Memindahkan Ibukota

Dimuat Kompas Jawa Barat Rabu 13 Oktober 2010

 

Memindahkan Ibukota

 

Jamaludin Wiartakusumah

 

 

Wacana pemindahan ibukota Republik kembali bergulir dan ramai ditanggapi. Presiden sendiri tampaknya berminat pada masalah ini sehingga memberi tiga opsi: Jakarta tetap sebagai ibukota, tetapi dengan membenahi kondisinya; memindahkan pusat pemerintahannya saja; dan memindahkan ibukota negara ke tempat lain.

Mempertahankan Jakarta sebagai ibukota hanya akan menambah bebannya yang sudah demikian kompleks. Lagi pula Indonesia negara yang luar biasa besar. Masih banyak wilayah kosong termasuk pulau yang bahkan tidak berpenghuni kecuali bila Indonesia itu sebesar Singapura yang hanya punya satu pulau sehingga semuanya numpuk di pulau itu.

             Sebenarnya urusan pemindahan itu bukanlah gagasan baru. Sejak jaman negeri ini diurus meneer dari Negeri Kincir Angin, pemindahan itu sudah dirintis. Belanda yang jagoan mengurus air, di Jakarta membangun berbagai kanal dan danau buatan, tetapi tetap saja bermaksud memindahkan ibukota Hindia Belanda. Kota yang mereka pilih adalah Bandung, yang jauh dari pantai dan dikelilingi pegunungan yang mereka juluki Parijs van Java.

            Mereka pebisnis sejati sehingga serius dengan rencananya. Beberapa fasilitas telah dibangun dan dipindahkan. Yang didahulukan pindah adalah berbagai fasilitas militer seperti gedung departemen pertahanan dan keamanan (Departement van Oorlog), rumah dinas panglima yang sekarang markas Kodam III/Siliwangi, serta pabrik senjata dari Surabaya lengkap dengan karyawannya, kemudian kantor pusat kereta api, dan PTT (pos dan telekomunikasi). Gedung Sate, semula adalah salah satu calon gedung pemerintahan ibukota Hindia Belanda. Rencana lokasi pusat pemerintahannya di kawasan Gasibu hingga ke sebelah utara Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat sekarang.

            Jaman Presiden Sukarno, pemindahan itu juga telah dirintis dengan pembukaan kota baru yang dinamai Palangkaraya di Kalimantan. Bung Karno punya visi besar, sambil memperindah Jakarta ia memindahkan ibukota ke tengah-tengah negeri. Tapi pemerintah waktu itu tidak punya cukup uang dan politik juga lalu berubah. Jaman Presiden Suharto, rencana pemindahan ke Jonggol, Bogor. Rencana Pak Harto itu yang kemudian ditiru dan dilakukan Malaysia.

            Ibu kota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahan pindah ke kota berjarak 40 km dan diberi nama Putrajaya. Mengingat mereka tukang nyontek apa yang ada di Indonesia, nama itu bisa jadi nyontek dari nama resmi ibu kota RI yang biasa disingkat DKI Jaya. Jaya yang ini kependekan dari Jakarta Raya. Karena kita serumpun meski jarang rukun, pusat pemerintahan Indonesia mah, sebaiknya diberi nama Bapak Jaya atau, apabila masih berada di Tatar Sunda, kaci diberi nama Abah Jaya. Bila Bapak dan Abah terdengar tua, nama Mang Jaya, Kang Jaya atau Aa Jaya, tampaknya prospektif dan lebih dinamis. Atau, untuk selalu mengingat tujuan negeri ini merdeka, nama pusat pemerintahan itu bukan Kota Merdeka, tapi Sukajaya, Sukamaju, Sukamakmur atau Sukasenang. Yang jelas jangan Sukamiskin, Sukautang, Sukaribut dan Sukalupa.

 

 

Lokasi Baru

            Dilihat dari sejarah, Jakarta sebagai ibukota RI itu gara-gara VOC membangun markas di Sunda Kalapa, pelabuhan utama kerajaan Sunda. Kawasan yang oleh Fatahillah dirubah jadi Jayakarta itu oleh VOC dirubah lagi jadi Batavia. Inlander melahirkan plesetan nama Betawi dan kemudian menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Tentu perluasan wilayah ibu kota itu ke kawasan Tatar Sunda di sekitarnya. 

            Jauh sebelumnya, ibukota kerajaan Sunda sendiri, yang dikenal dengan Pakuan Pajajaran bukan di pelabuhan Kalapa itu. Menurut laporan Tomme Pires tahun 1513, dayeuh Pajajaran berjarak dua hari perjalanan dari Kalapa. Bila prasasti Batutulis sebagai patokan, maka ibukota Sunda di sekitar Bogor sekarang. Menurut kabar, sekarang ini Indonesia barat lebih maju dibanding Indonesia timur. Bisa jadi karena lokasinya di Tatar Sunda yang di barat. Melihat kondisi itu dan umur republik, sudah saatnya ibukota Indonesia ‘disapih’ dari Tatar Sunda agar lebih mampu memeratakan pembangunan seluruh wilayah Tanah Air.

            Sebagai negeri kepulauan dan mengaku bangsa bernenek-moyang pelaut, tentu semangat bahari harus dilestarikan mulai dari pusat pemerintahan. Kepulauan Seribu atau kepulauan di sekitar Buton Sulawesi Tenggara bisa mewakili. Kantor presiden, wapres, setneg dan kantor kementerian termasuk perumahan pegawainya, bisa disebar di setiap pulau. Buat pejabat yang hobi memancing atau berjemur di pantai, usul ini pasti menarik. Tinggal ada syarat tambahan untuk para PNS yang akan bekerja disana, yaitu harus bisa berenang.

            Opsi lain adalah dengan menyebarkan setiap kementerian ke pulau-pulau sesuai potensi dan prioritas pembangunan wilayah. Misalnya kantor Kementerian Pariwisata dan Budaya di Bali atau di Samosir, pulau di tengah danau Toba. Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral di kawasan yang banyak pertambangan seperti Riau, Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Kantor perindustrian di kawasan pabrik, Kantor Kementerian Pertanian di kawasan yang banyak sawah atau kebun,  Kantor Kementerian Tenaga Kerja di kawasan pengekspor TKI terbesar dan seterusnya.

 

Desain Gedung

            Untuk melestarian kebudayaan lokal Indonesia, sebaiknya gedung kementerian dibuat berdasarkan desain tradisional. Bayangkan alangkah indah dan menariknya bila komplek pusat pemerintahan Indonesia seperti di Taman Mini Indonesia Indah. Selain setiap suku bangsa akan bangga karena budayanya diwakili, dijamin akan jadi tujuan wisata baru.

            Apabila tidak cukup percaya diri dengan arsitektur tradisional Nusantara, sesuaikan saja dengan bidang pekerjaan (fungsi) masing-masing kementerian. Rumus arsitektur form follows function asli sebagaimana diutarakan Robert Venturi, tokoh desain pascamoderen, dapat memandu desain gedung. Berhubung negeri ini banyak utang, desainnya yang sederhana saja. Gedung Kementerian Perdagangan cukup menggunakan model pasar. Gedung Kementerian Perindustrian model pabrik.

Gedung Kementerian Perhubungan menggunakan model stasiun kereta api. Kementerian Perikanan dan Kelautan, kalau perlu, malah di sebuah kapal laut. Gedung Kementerian Pertanian harus dilengkapi sawah agar pejabatnya selalu ingat produksi padi kita masih menjadi masalah. Untuk mempererat kesatuan korps, kantor Kementerian Pendidikan Nasional dibangun mirip kampus, SMA, SMP dan SD yang lupa direnovasi. Untuk gedung DPR, karena mewakili rakyat, sebaiknya menggunakan model yang akrab dengan  rakyat.

            Kalau wilayah Republik Indonesia itu benar-benar dari Aceh hingga Papua dan kita mencintainya segenap jiwa raga, ibu kota negara atau pusat pemerintahan bisa dimana saja. Seluruh wilayah republik ini layak jadi ibukota negara, tempat semua kebanggaan dan harapan bangsa di seluruh negeri terpusat. Untuk membangunnya, kita telah punya ribuan insinyur. Asal tidak dikorupsi, soal biaya, tidak ada yang terlalu mahal untuk membangun bangsa dan negara kita sendiri.

 

Jamaludin Wiartakusumah

Dosen Desain Itenas